INDONESIA DALAM DEMOKRASI EKONOMI, MAMPU ATAU TIDAK?

 "Demokrasi ekonomi itu ya rakyat bebas menolak diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karena negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan"

Kata-kata teman tersebut membuat saya termenung cukup lama. Benar juga, istilahnya yen karep ngandangi yo kudu rekoso makani (kalau niat mengurung/mengkandangkan yang harus kuat memberi makan). Istilah demokrasi ekonomi jadi semakin jauh dalam bayangan saya.

Nah apa pula demokrasi ekonomi itu? apa hubungannya dengan PPKM?. Secara garis besar demokrasi ekonomi bisa diartikan sebagai ekonomi kerakyatan atau kedaulatan ekonomi. Intinya sih kalau menurut saya adalah pemerataan ekonomi dan sistem ekonomi yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau diperhatikan sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara yang berdemokrasi ekonomi.

Bagaimana tidak, Indonesia negeri kita yang katanya punya kekayaan alam melimpah ini pun untuk berdiri di atas kakinya sendiri saja tidak mampu. Kalian tentu tahu berapa besar hutang luar negeri Indonesia. Menurut Kompas.com utang luar negeri Indonesia sampai April 2021 tembus hingga 418 miliar dolar AS atau setara dengan Rp. 5.977,4 triliun dengan asumsi kurs Rp. 14.300 per dolar AS. Per Januari 2021 kompas.com juga menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa. Nah kalau dihitung-hitung jika, ini hanya jika ya, hutang luar negeri dilimpahkan pada rakyat maka per kepala harus menanggung hutang lebih dari 22 juta.

Padahal kita tahu sendiri bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Memang ada segelintir crazy rich-crazy rich  di beberapa kota di Indonesia yang punya kekayaan selangit yang katanya dimakan tujuh turunan juga tidak akan habis, tapi banyak juga rakyat yang untuk makan esok hari saja belum tahu ada atau tidak. Nah bagaimana mau mengurus hutang negara kalau untuk makan tiap hari saja susah.

Mendarah dagingnya ketimpangan sosial

Pernahkah kalian berjalan-jalan kemudian menyaksikan adanya gap yang sangat besar menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat? Perhatikan saja, di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Gedung-gedung pencakar langit dan rumah megah vs pemukiman kumuh dan gelandangan. Banyak? tentu saja. Ketimpangan sosial ini akarnya ya dari ketimpangan ekonomi tersebut. Kok bisa? ya bisa, dan ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang memicu banyak hal. Misalnya saja naiknya tingkat kejahatan.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia ini. Jangankan di Indonesia, di negara yang satu wilayah saja banyak apalagi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan lautan. Apa saja yang membuat gap itu terjadi?

• Kebijakan pemerintah yang tidak adil

Kenapa Jawa dan Sumatra mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan wilayah yang lain tidak? Salah satunya karena kebijakan pemerintah yang tidak adil tersebut. Pemerintah memandang dua pulau itu akan menghasilkan nilai yang tinggi bagi pemasukan negara. Itu sebabnya pembangunan lebih difokuskan ke kedua pulau itu sejak awal. Maka wilayah lain yang tidak tersentuh masih stagnan menjadi wilayah yang terlantar dan miskin. Masyarakat Jawa merasakan hidup nyaman dengan pendapatan tinggi dan fasilitas yang tersedia. Pendidikan sebagai salah satu tombak bagi meningkatnya kualitas personal juga mudah didapatkan.

Ketimpangan ini juga menjelaskan ketidak-mampuan pemerintah mengelola pulau-pulau yang banyak dan tersebar, sehingga hanya fokus di satu titik saja. Jangan salahkan jika ketimpangan itu terjadi dimana-mana.

• Persebaran penduduk yang tidak merata

Jawa menjadi pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kenapa? karena masyarakat memandang Jawa sebagai pulau impian. Di Jawa semua tersedia sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan migrasi ke Jawa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini memicu tersendatnya pembangunan ekonomi di wilayah lain. Jumlah penduduk yang kecil sangat berpengaruh pada menggelindingnya roda ekonomi di wilayah tersebut. Akibatnya Jawa berkembang pesat dan pulau-pulau terpencil itu semakin terpuruk.

• Kualitas personal masyarakat

Kualitas personal ditentukan dari kualitas pendidikan dan kesehatan yang diterima. Pembangunan yang tidak merata sangat berpengaruh pada ketersediaan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jadi jangan heran jika ketimpangan itu terjadi. Kualitas personal akan menentukan kehidupan karena berhubungan dengan kemampuan mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi kualitas personal maka akan semakin baik pula pekerjaan yang akan didapat.

• Ketersediaan lapangan pekerjaan

Lapangan kerja yang tidak berkembang signifikan terhadap bertambahnya laju angkatan kerja akan menimbulkan ketimpangan. Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan tentu saja akan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dengan baik dibanding angkatan kerja yang menganggur. Jika tidak diatasi maka tingkat pengangguran juga akan meningkat yang berakibat pada rapuhnya ekonomi nasional.

 

Indonesia adalah negara demokrasi ekonomi

Jangan tertawa dulu ya. Indonesia memang adalah negara yang berdemokrasi ekonomi. Ini benar menurut konstitusional. Kenapa? karena di UUD 1945 jelas menyatakan demikian. Saya kagum dengan landasan yang dibuat oleh finding father kita dulu. Perlu bukti?

Nah dari paparan ayat yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi ekonomi.

Tapi itu hanya di konstitusional saja, secara realnya sistem ekonomi kita ini ya ekonomi kapitalis (siapa yang punya modal dialah yang berkuasa). Kalau dalam pemahaman saya tadi demokrasi = kedaulatan di tangan rakyat (rakyat yang menentukan salah atau benar) masalahnya yang terjadi saat ini bukan rakyat yang bicara tetapi pemilik modal. Pemilik modal lah yang menentukan dan mendominasi kebijakan ekonomi (atas nama rakyat katanya, tapi nyatanya?). Lantas masih menyangkal bahwa demokrasi hanya kedok yang dipakai pemilik modal untuk menguasai kebijakan suatu negara?

Lihat saja di Papua yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Apa lantas di sana masyarakatnya kaya-kaya?. Mimpi kali yeee. Di sana banyak wilayah yang masih primitif sekali. Lalu dimana letak kedaulatan rakyat itu. Di mana yang katanya hasil bumi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat?

Kalau diperhatikan, negara seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura dan Malaysia bisa bangga dengan negaranya karena mereka memiliki dan menguasai tanah air dan segala sumber daya yang ada di dalamnya dan dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Kalaupun ada pihak asing itu hanyalah tamu yang harus tunduk pada ketentuan yang dibuat. Sedangkan Indonesia justru kebalikannya, rakyat seperti tamu di rumahnya sendiri. Bumi, air dan kekayaan alam lain hanya namanya saja yang kita punya tapi dikuasai asing. Tidak salah jika rakyat tidak bangga pada negerinya.

Harusnya pemangku kebijakan mampu melihat kembali landasan negara di atas lalu bercermin. Sudahkah apa yang mereka lakukan itu benar? sampai saat ini saya bisa bilang bahwa pemangku kebijakan sangat tidak berpihak pada rakyat dan justru pro pada konglomerat dan kapitalis asing. Berapa banyak tanah ulayat rakyat yang diambil alih negara yang katanya untuk kesejahteraan rakyat kemudian diberikan pada pemilik modal besar untuk membuka usaha makro di bidang perkebunan, pertambangan dan yang lain. Dan seperti biasa rakyat hanya bisa gigit jari. 

Negara jelas berada di ambang kehancuran karena salah urus dan sistem sosial dan politik yang dianut selama ini. Lalu bagaimana nasib rakyat ke depan jika terus seperti ini. Masih mampukah kita bangga berdiri di atas kaki sendiri, ah tidak itu terlalu muluk, mungkin yang tepat adalah masih mampukah Indonesia bertahan?

Koperasi, mati suri?

Kalau merunut dari UUD 1945, badan usaha yang paling cocok untuk mewujudkan demokrasi ekonomi adalah koperasi. Koperasi bisa didefinisikan sebagai badan usaha yang dijalankan oleh orang-seorang untuk kepentingan bersama. Kegiatannya berlandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan (Wikipedia).

Seharusnya dengan koperasi Indonesia bisa menjadi negara demokrasi ekonomi. Sayangnya koperasi di Indonesia ini skalanya mikro, jadi tidak menimbulkan efek yang signifikan pada perekonomian nasional. Sudah mikro, tidak berjalan dengan baik pula. Dulu koperasi memang bisa berjalan baik dan terstruktur. Tapi saat ini banyak koperasi yang hidup segan mati tak mau. Bahkan ada yang namanya saja koperasi tapi tidak melaksanakan azas koperasi dengan baik dan justru merugikan pekerja.

Saya ambil satu contoh di salah satu koperasi pekerja di area pelabuhan di Jawa Timur yang merubah sistem pembayaran upah pekerja menjadi tenaga harian lepas. Dalam kondisi pandemi seperti ini sangat terasa sekali ketidakberpihakan koperasi pada buruh. Ketika ada buruh yang terpapar covid-19 dan harus isolasi mandiri selama 14 hari, maka selama itu pula upah tidak dibayarkan. Istilahnya buruh tidak boleh sakit, kalau sakit ya harus tanggung sendiri akibatnya. 

Ada salah satu buruh yang sampai menjerit karena sempat diopname di rumah sakit, sudah tidak menerima gaji penuh masih harus bayar biaya rumah sakit pula. Padahal gaji buruh sudah sangat minim, eh dipotong juga karena tidak masuk kerja.

Ketimpangan antara tekstual dengan praktek di lapangan ini yang membuat rakyat semakin tidak percaya dan memiliki mindset semakin tinggi jabatan maka akan semakin bengis menindas rakyat. Apa memang sudah sebegitu hancurnya mental anak bangsa sampai tega memakan saudara sendiri demi memperkaya pribadi?

Padahal di China sistem ekonomi koperasi (meski masih dijalankan terpusat) mampu mengentaskan kemiskinan di negara tersebut secara signifikan. Di negara-negara Barat juga mulai menjalankan sistem koperasi ini di badan-badan usaha baik personal maupun publik. Hasilnya bisa dilihat dari kemakmuran rakyat yang semakin meningkat. Lalu apa yang salah dengan koperasi di Indonesia? saya rasa yang salah ya dari mental orang yang menjalankannya.

Baiklah memang manusia itu secara kodrat akan tergiur dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi apa lantas harus merajakan nafsu menguasai dengan menginjak sampai mati? kemana nurani pergi.

Langkah Indonesia menuju negara ber-demokrasi ekonomi

Meskipun saya tahu Indonesia sedang berada di ujung tanduk, tapi sebagai muslim saya tidak boleh berputus asa. Selalu ada jalan untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri dan membuat rakyat bisa merasa bangga pada negaranya. Hal-hal yang saya rasa bisa dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia agar mampu menjadi negara dengan demokrasi ekonomi antara lain:

• Nol utang luar negeri

Untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, pertama Indonesia harus bisa melunasi semua utang luar negerinya. (Aduh bagaimana caranya?) Dengan hutang yang begitu besarnya sebenarnya ada satu cara yang sah menurut hukum internasional. Yaitu dengan cara yang pernah dilakukan oleh Hugo Chavez saat menyelamatkan Venezuela dari utang luar negeri.

Sesungguhnya memang ada aturan internasional yang bisa menghilangkan semua utang luar negeri dan melepaskan intervensi asing. Yaitu adanya rezim baru dengan sistem politik dan ekonomi yang baru dengan cara inkonstitusional, dan ini menurut undang-undang sah.  Jadi rezim baru ini tidak melanjutkan kebijakan dan aturan yang dibuat oleh rezim sebelumnya.

Lalu bagaimana dengan utangnya? utang akan dibayar dengan jumlah kekayaan alam yang telah diambil oleh pihak asing pemberi utang dari saat mereka mulai produksi sampai saat rezim baru terbentuk. Kemudian memutus kontrak atau memperbari kontrak dengan investor asing dengan isi yang pro pada kemakmuran rakyat. 

Tapi kenapa juga harus kontrak dengan pihak asing. Saat ini saya rasa sumberdaya manusia Indonesia sudah sangat berkembang dan bagus. Rasa-rasanya mereka saja pasti akan berhasil menjalankan badan usaha baru yang terbentuk dengan baik. Baik dalam skala makro maupun mikro. 

Indonesia itu kaya lo, jadi jangan bilang tidak mungkin. Kita punya nilai tawar tinggi di mata negara asing. Contohnya dengan cadangan geotermal terbesar di dunia dan sumber energi alternatif yang begitu besar, Indonesia pasti dibutuhkan oleh dunia, kenapa tidak memakai itu sebagai senjata? 

Tapi ya itu kembali lagi ke mental dan mindset pemangku kebijakan dan masyarakat umum. Kalau masih saja konvensional jelas tidak akan berjalan mulus. 

• Menolak intervensi asing

Ini mungkin yang tersulit bagi Indonesia. Kita tahu sudah hampir 5 abad Indonesia dicengkeram oleh asing. Mulai dari masa penjajahan yang nyata hingga saat ini dalam hal penjajahan politik dan ekonomi. Asing sudah menancapkan kuku-kukunya di negeri ini dan mengeruk sebanyak mungkin keuntungan untuk negaranya. 

Kembali lagi, Papua sebagai penghasil tambah seperti emas dan tembaga terbesar justru dikuasai oleh pihak asing. Ketika masa kontrak 30 tahun selesai, Indonesia yang sudah merdeka ini tidak mampu untuk menghentikan kontrak itu dan memilih meneruskan kontrak tersebut meski ada demonstrasi penolakan besar-besaran dari rakyat.

Indonesia harus bisa bangkit dari keterpurukan, yakin saja bukan kita yang butuh asing tapi asing-lah yang butuh kita. Lepaskan intervensi asing agar Indonesia bisa berdiri secara mandiri dan tidak terikat. Bukankah kita sudah merdeka, mengapa diam saja saat dijajah. 

• Merubah mindset masyarakat secara menyeluruh

Untuk maju kita harus bisa merubah mindset yang konvensional ke mindset yang baru. Pemikiran lebih suka dilayani daripada melayani sudah pasti harus diubah. Jika harus langsung memang susah, tapi bisa dilakukan dengan mulai dari dri sendiri. Kita adalah tuan di negeri kita, bukan tamu. Maka bertindaklah sesuai dengan pemilik bukan sebagai babu.

• Memperbaiki mental pemangku kebijakan dan masyarakat umum

Sudah bukan rahasia lagi kalau mayoritas penduduk Indonesia ini bermental buruk. Korupsi sudah seperti kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggal. Hingga Indonesia masuk pada jajaran negara terkorup di dunia.

Contohnya saja kucuran dana yang  dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna membantu perekonomian rakyat akibat terdampak pandemi. Berapa banyak yang hilang saat proses pencairan. Rakyat hanya menerima kurang dari separuh dana itu. Lantas kemana sisanya. Masuk ke perut para koruptor dengan macam-macam dalih tak bertuan.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan masal terkait mental masyarakat. Kita sadar betul masyarakat kita masih belum dewasa secara mental, maka mari kita dewasakan. Jadilah manusia yang mampu mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan sendiri. Bukankah mereka yang jujur dan pemurah hidupnya pun akan berkah?  

• Mengembalikan fitrah koperasi sebagai badan usaha makro

Secara sistem memang koperasi-lah yang bisa masuk sebagai badan usaha untuk mencapai demokrasi ekonomi. Seluruh kegiatan berpusat pada rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Jika saat ini koperasi mati suri, marilah kita hidupkan lagi. Tentu dengan azas yang benar bukan buatan pemangku jabatan di sana. Jangan seperti koperasi-koperasi yang mengambil untung dari kepedihan rakyat. Koperasi harus mampu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Bisa kita contoh keberhasilan yang didapat China dan negara-negara barat dengan sistem koperasinya. Pelajari apa yang salah dalam penerapan koperasi di Indonesia saat ini. Lalu perbaiki.  

Jika langkah-langkah di atas bisa dilakukan, Indonesia bisa mulai berbenah untuk kembali menumbuhkan ekonomi dengan berbasis demokrasi ekonomi yang menitik-beratkan pada kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat sejahtera saya yakin mereka pun tidak akan keberatan untuk membayar pajak yang menjadi sumber pendapatan negara, karena mereka tahu pajak yang mereka bayar akan digunakan kembali untuk pembiayaan operasional negara yang mensejahterakan rakyat. Win-win solution.

Saya cukup yakin Indonesia akan menjadi negara besar saat sudah berhasil bebas dari intervensi asing dan berdiri di atas kaki sendiri. Kejayaan Nusantara masa lalu akan terulang di masa depan. Bravo Indonesia, kita bisa!